Ruang-inovasi.com. Adanya musibah virus Corona ini apa yang bakal terjadi di Indonesia? Selain daripada timbulnya kekacauan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan dari para regulator maupun pemimpin-pemimpin komunitas lokal, regional, dan nasional untuk mitigasi penyebaran virus Corona. Bahkan hingga tulisan ini ditulis Indonesia sudah bingung dengan adanya kekurangan bahan pangan untuk didistribusikan hingga ada pers oleh Presiden pada tanggal 21 April 2020 tentang pentingnya kedaulatan pangan untuk menghadapi krisis pangan. Artinya hingga saat ini Indonesia belum berdaulat pangan, hanya bertahan harian dengan strategi jangka pendek yaitu impor bahan mentah demi ketahanan pangan nasional.
Sebagai negara kaya raya, Indonesia memiliki amanat undang-undang untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kedaulatan pangan artinya, Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, menyediakan pangan yang beraneka ragam, tentunya pangan yang aman, bermutu dan bergizi.
Kenyataannya hingga saat ini untuk mengukur kedaulatan pangan, belum ada indeks yang disepakati. Sekalipun ada alat yang namanya Indeks Kedaulatan Pangan yang digagas oleh KRKP. Indeks ini sudah ada parameter penilaian yang sangat komprehensif dan ada beberapa kabupaten yang dijadikan sampel studinya.Adapun data ketahanan pangan rasio impor, ekspor, dan produksi dan kebutuhan dalam negeri tidak semata-mata relevan dalam pembahasan kedaulatan pangan di Indonesia.
Lalu apa langkah Indonesia selanjutnya.
Memang ilmu mengenai teori kedaulatan ini adalah ilmu yang sebenarnya sudah diresapi oleh nenek moyang dimana di komunitas global baru mulai dari tahun 1992 sudah digagas kajian ilmiahnya.
Dalam Indeks Kedaulatan Pangan ada 4 pilar yang menjadi dasar penilaian indeks
1. Akses terhadap sumber daya produktif/reforma agraria
2. Pertanian berkelanjutan
3. Sistem pangan lokal
4. Perdagangan yang adil
Secara spesifik, dokumen dalam IKP sejalan dengan strategi dan indikator dalam nomor dua dengan parameter yang lebih terukur sesuai dengan matching yang dilakukan oleh BPS.
Pada intinya kedaulatan adalah menempatkan petani sebagai subjek dan konsumen sebagai mitra yang bijak. Hal ini menjadi landasan saat ini supaya menyelamatkan bangsa Indonesia ini saat terjadi resesi dan membangun pondasi ekonomi baru yang benar-benar kerakyatan. Dimana perubahan ekonomi ke depan akan sangat protektif terhadap kedaulatan nasional.
Apakah Indonesia akan berdiam diri menghadapi perang ekonomi dengan permainan baru mendatang? Seharusnya momen inilah kita uji semangat gotong royong kita untuk berkontribusi membuat perekonomian kerakyatan yang benar. Alangkah bijaksananya jika kita kembali mengenali diri lagi bagaimana republik ini terbentuk dari buah pikiran founding father dan kearifan nenek moyang kita untuk menjaga sesama dan berkembang bersama.(HR)